Prinsip-prinsip demokrasi – Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Beberapa negara menganut sistem demokrasi termasuk Indonesia. Ada beberapa prinsip-prinsip demokrasi secara universal dan umum yang diterapkan pada negara demokrasi seperti Indonesia.
Adapun pengertian demokrasi secara umum adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Singkatnya demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Demokrasi memang mengutamakan kedaulatan rakyat, dimana rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Selain itu asas toleransi dan gotong royong juga penting untuk dijunjung tinggi, terutama pada masyarakat yang beragam latar belakangnya.
Negara demokrasi juga memperhatikan jaminan hukum dan HAM. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan peradilan. Selain itu hak asasi dari warga negara juga harus dijamin dan dilindungi oleh pemerintah.
(baca juga macam-macam demokrasi)
Prinsip-Prinsip Demokrasi
Berikut ini akan dijelaskan apa saja 11 prinsip demokrasi secara universal dan umum, serta bagaimanakah penerapan prinsip demokrasi di Indonesia dari segi pemerintahan dan rakyatnya.
1. Kedaulatan Rakyat
Salah satu prinsip demokrasi secara universal yang utama adalah adanya kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan definisi demokrasi yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Dalam penerapannya, rakyat berhak maju ke parlemen sebagai wakil rakyat untuk menyalurkan aspirasi rakyat secara umum. Rakyat juga menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan.
2. Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah
Prinsip demokrasi berikutnya adalah pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Artinya pemerintahan harus berjalan sesuai kehendak dan aspirasi dari rakyat itu sendiri.
Rakyat harus terus mengontrol kinerja pemerintahan, baik lewat lembaga resmi parlemen seperti DPR atau DPD, atau lewat penyampaian pendapat secara tidak resmi, guna memenuhi asas demokrasi itu sendiri.
3. Kekuasaan Mayoritas
Dalam suatu negara demokrasi, pihak mayoritas memiliki kekuasaan lebih, apalagi pada negara yang beragam, baik dari suku, agama, atau ras. Hal ini juga berlaku pada pengambilan keputusan dan kebijakan.
Jika cara mufakat tidak bisa diraih, maka pengambilan keputusan lewat suara terbanyak atau mayoritas akan digunakan. Cara pemungutan suara juga digunakan untuk pemilihan kepala negara dan kepala daerah.
4. Hak-Hak Minoritas
Meski mayoritas memiliki kuasa lebih, namun pada prinsipnya hak-hak minoritas juga harus tetap dijaga, dihormati, dan juga dilindungi. Kelompok minoritas bisa diidentifikasikan dari suku, ras, agama, golongan, atau bahkan pilihan politiknya.
Walau menjadi minoritas dalam suatu negara, bukan berarti mereka tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dibandingkan dengan pihak mayoritasnya.
5. Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak dasar bagi seluruh manusia yang ada sejak lahir sebagai karunia Tuhan. Hak asasi manusia tiap warga negara harus dijamin oleh pemerintah.
Apalagi dalam negara demokrasi, tentu jaminan HAM wajib dilakukan oleh pemerintah. Hak-hak dasar tiap warga negara harus dijaga dan dilindungi, contohnya adalah hak hidup, hak berpendapat, hak mendapat pendidikan, hak berkeyakinan dan sebagainya.
6. Pemilihan yang Bebas, Adil, dan Jujur
Prinsip demokrasi di Indonesia berikutnya adalah adanya pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Dalam menjalankan pemilu baik pilpres (pemilu presiden), pilkada (pemilu kepala daerah), atau pileg (pemilu legislatif), dilaksanakan asas luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil).
Asas luber jurdil ini harus ditegakkan dan diterapkan oleh tiap warga negara. Pemilihan harus bersifat bebas tanpa adanya paksaan, jujur tanpa adanya kecurangan, serta adil tanpa adanya tekanan.
7. Persamaan di Depan Hukum
Dalam negara demokrasi, penting untuk menerapkan prinsip persamaan di depan hukum. Hukum harus bisa ditegakkan setegak-tegaknya, tanpa pandang bulu siapa orang yang diadili dalam sistem peradilan.
Artinya semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa memandang status, kasta, jabatan, atau kekayaan. Pejabat, pengusaha, atau rakyat kecil memiliki kedudukan yang sama pada proses pengadilan.
8. Proses Hukum yang Wajar
Prinsip demokrasi berikutnya adalah proses hukum yang wajar. Yang dimaksud prinsip ini adalah hukum harus ditegakkan dengan semestinya, dengan membela kebenaran dan menghukum yang salah.
Pada prakteknya, aparat dan penegak hukum belum bisa menerapkan proses ini, karena masih banyak praktek suap dan korupsi. Ada kasus hukum yang tidak diproses, sebaliknya ada juga kasus-kasus kriminalisasi tokoh tertentu. Hal ini tentu tidak boleh terjadi jika ingin menerapkan prinsip demokrasi secara umum.
9. Pembatasan Pemerintah Secara Konstitusional
Prinsip demokrasi berikutnya adalah pembatasan pemerintah secara konstitusional. Adanya konstitusi penting sebagai dasar hukum negara yang harus dipatuhi segenap elemen bangsa.
Konstitusi memuat aturan-aturan yang harus dijalankan, sekaligus menjadi instrumen untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang menjalankan kuasanya karena dibatasi oleh aturan konstitusi.
10. Pluralisme Sosial, Ekonomi, dan Politik
Dalam negara demokrasi, prinsip pluralisme harus dijalankan dan ditegakkan. Apalagi pada negara yang beragam, pluralisme penting untuk diterapkan, baik pada bidang sosial, ekonomi, dan politik.
Untuk itu alangkah baiknya jika sebuah perbedaan justru dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua.
11. Nilai-Nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerjasama, dan Mufakat
Prinsip demokrasi secara umum yang terakhir adalah nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Poin-poin tersebut menjadi ciri khas negara demokrasi yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Toleransi merupakan sifat menghargai perbedaan. Pragmatisme berarti mengutamakan kemanfaatan secara umum. Kerjasama berarti saling bahu membahu untuk mencapai kepentingan bersama. Sementara mufakat berarti hasil yang ditimbulkan dari proses musyawarah bersama.
Nah itulah referensi 11 prinsip demokrasi secara universal dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk dijalankan dan ditegakkan guna menuju sistem demokrasi yang baik dan benar bagi seluruh rakyatnya.
asiyaaaaaaap