Tugas Komisi Yudisial (KY) dan Wewenangnya Menurut UUD 1945

tugas komisi yudisial

Tugas Komisi Yudisial – Komisi Yudisial atau disingkat KY, adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial diatur dalam undang-undang selaku dasar hukum KY. Landasan dibentuknya lembaga Komisi Yudisial adalah timbulnya keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan … Baca Selengkapnya Tugas Komisi Yudisial (KY) dan Wewenangnya Menurut UUD 1945

Tugas Mahkamah Agung (MA) dan Wewenangnya Menurut UUD 1945

tugas mahkamah agung

Tugas Mahkamah Agung – Mahkamah Agung atau disingkat MA, merupakan sebuah lembaga tinggi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pemegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum MA diatur dalam UUD 1945 yang menjelaskan mengenai fungsi, tugas dan wewenang Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman negara. Dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 2 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh … Baca Selengkapnya Tugas Mahkamah Agung (MA) dan Wewenangnya Menurut UUD 1945

Tugas Mahkamah Konstitusi (MK) dan Wewenangnya Menurut UUD 1945

tugas mk

Tugas Mahkamah Konstitusi (MK) – Mahkamah Konstitusi atau disingkat MK, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. MK merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung (MA). Tugas dan wewenang MK juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan … Baca Selengkapnya Tugas Mahkamah Konstitusi (MK) dan Wewenangnya Menurut UUD 1945

UU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik) | UU No. 11 Tahun 2008

uu ite

UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai UU No. 11 Tahun 2008, dan kemudian direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2016. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana … Baca Selengkapnya UU ITE (Informasi & Transaksi Elektronik) | UU No. 11 Tahun 2008

Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara & Pandangan Hidup Bangsa

kedudukan pancasila sebagai dasar negara

Pancasila adalah ideologi yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kedudukan pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 dan juga telah diatur dalam undang-undang. Terdapat 5 sila dalam teks pancasila yang memuat nilai-nilai luhur dan pandangan hidup yang harus diamalkan oleh segenap bangsa Indonesia. Penjabaran mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar … Baca Selengkapnya Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara & Pandangan Hidup Bangsa