Upaya penegakan HAM di Indonesia – HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah harus berupaya untuk melindungi dan menegakan hak-hak asasi bagi setiap warga negaranya. Upaya pemerintah dalam menegakan HAM di Indonesia dilakukan melalui berbagai cara, seperti membentuk komisi nasional dan peradilan HAM,
Ada beberapa macam-macam HAM secara umum, yakni hak pribadi (personal rights), hak ekonomi (property rights), hak politik (political rights), hak persamaan hukum (legal equality rights), hak sosial budaya (social culture rights), serta hak mendapat perlakuan yang layak di peradilan (procedural rights).
Meski begitu, masih sering terjadi pelanggaran HAM yang dikarenakan berbagai faktor. Adapun pengertian pelanggaran HAM adalah tindakan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara ataupun institusi lainnya terhadap hak asasi orang lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi dasarnya.
Untuk itu, pemerintah harus tegas dalam menegakan HAM, agar hak tiap warga terlindungi dan jika ada pelanggaran HAM harus ditindak tegas sehingga tidak akan terulang. Ada berbagai metode dan cara yang dilakukan oleh pemeirntah dalam rangka upaya penegakan HAM di Indonesia, baik lewat jalur undang-undang, membentuk lembaga dan peradilan HAM hingga lewat pendidikan anak usia dini.
(baca juga ciri-ciri HAM)
Upaya Penegakan HAM di Indonesia
Berikut ini merupakan pembahasan mengenai upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah beserta contoh penerapannya lengkap.
1. Melalui Undang-Undang
Upaya penegakan HAM yang pertama dilakukan melalui undang-undang yang mencantumkan instrumen HAM. Undang-undang merupakan peraturan hukum yang harus ditaati di Indonesia. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM).
UUD 1945 Pasal 27-34, mengatur segala jenis hak-hak warga negara dalam segala aspek, seperti hak untuk hidup, hak mendapat pendidikan, hak memeluk agama dan keyakinan, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk berkeluarga, dan lain sebagainya.
UU No. 1 Tahun 1974, mengatur hak perkawinan atau pernikahan yang termasuk jenis hak personal.
TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, mengatur hak asasi manusia secara umum sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa.
UU. No. 39 Tahun 1999, mengatur hak asasi secara umum yang sekaligus merevisi TAP MPR tahun 1998, di antaranya mengatur hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mendapat keadilan, dan hak atas kebebasan informasi.
UU No. 23 Tahun 2004, mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
UU No. 35 Tahun 2014, mengatur tentang hak asasi anak-anak, yakni perlindungan anak serta hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.
2. Membentuk Komisi Nasional
Upaya pemerintah lainnya dalam menegakan HAM adalah dengan membentuk lembaga terkait penegakan HAM berupa komisi nasional (komnas). Beberapa lembaga terkait penegakan HAM adalah Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Komnas HAM, yakni lembaga komisi nasional yang fokus dalam penegakan dan perlindungan HAM serta penindakan pelanggaran HAM yang telah terjadi. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.
Tugas Komnas HAM antara lain adalah melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti serta memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.
Komnas Perempuan, yakni lembaga komisi nasional untuk upaya penegakan HAM khusus bagi kaum perempuan. Tujuan Komnas Perempuan antara lain menghapus segala bentuk kekerasan pada kaum perempuan, menegakkan hak asasi kaum perempuan serta meningkatkan upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yakni lembaga komisi nasional untuk melindungi dan menegakkan hak-hak bagi tiap anak di Indonesia. Tugas KPAI adalah mengawasi jalannya perlindungan anak dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat serta menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini pada orang tua di Indonesia.
3. Membentuk Pengadilan HAM
Upaya pemerintah dalam menegakan HAM selanjutnya adalah membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam menjalankan perannya, pengadilan ini berperan khusus dalam mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Selain itu, pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.
4. Melalui Kerjasama Internasional
Selain melakukan upaya penegakan HAM di dalam negeri, Indonesia juga aktif melakukan kerjasama internasional dengan negara lain untuk menegakan HAM di seluruh dunia. Artinya Indonesia juga berpartisipasi dalam menegakkan hak asasi manusia secara global di dunia.
Salah satu wujudnya Indonesia mengecam tindakan Israel yang melakukan invasi di Palestina dan melanggar hak-hak asasi rakyat Palestina hingga menelan banyak korban jiwa. Indonesia juga mengecam pemerintah Myanmar yang melakukan pembantaian pada ras Rohingya.
5. Melalui Proses Pendidikan
Upaya penegakan HAM juga bisa dilakukan melalui proses pendidikan, bisa dari pendidikan formal maupun non-formal. Sosialisasi tentang HAM harus dimasukkan dalam pelajaran sekolah. Siswa harus diberi materi tentang hak asasi manusia agar saling menghormati hak teman dan keluarganya.
Pembelajaran HAM bisa dimasukkan dalam pelajaran PPKn atau kewarganegaraan. Pemahaman konsep HAM sangat penting untuk ditanamkan pada siswa sejak dini, apalagi konsep HAM sendiri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila selaku dasar negara Indonesia.
Nah itulah referensi 5 upaya penegakan HAM di Indonesia oleh pemerintah beserta contoh dan penjelasannya lengkap. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus turut serta dalam upaya melindungi dan menegakan HAM, dimulai dari lingkungan sekitar kita.
Facebook Tweet Whatsapp