Perjanjian Renville | Latar Belakang, Waktu, Tokoh, Isi dan Dampaknya

Sejarah perjanjian Renville – Perjanjian Renville adalah perjanjian bersejarah antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian ini disebut sebagai Perjanjian Renville karena pelaksanaan perundingan dilakukan di atas geladak kapal USS Renville dari Amerika Serikat.

Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Belgia, Australia dan Amerika Serikat. Faktanya banyak hasil dan isi Perjanjian Renville yang merugikan pihak Indonesia.

Perjanjian Renville

Kali ini akan dibahas mengenai sejarah Perjanjian Renville yang melibatkan pihak Indonesia dan Belanda, mulai dari latar belakang, waktu dan tempat pelaksanaan, tokoh penting yang terlibat, hasil dan isi perjanjian serta dampak yang ditimbulkannya.

Latar Belakang Perjanjian Renville

Perundingan Renville dilaksanakan untuk menyelesaikan pertikaian antara pihak Indonesia dan Belanda. Keduanya terlibat perseteruan dikarenakan serangan Belanda lewat peristiwa Agresi Militer I pada tanggal 21 Juli sampai 4 Agustus 1947.

Belanda juga dianggap telah melanggar isi perjanjian Linggarjati yang telah disetujui sebelumnya. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari pihak luar. Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda.

Pada tanggal 6 Agustus 1947, gubernur Jendral Van Mook dari Belanda memerintahkan untuk melakukan gencatan senjata sehingga Agresi Militer I oleh Belanda pun dihentikan.

(baca juga Perjanjian Bongaya)

Pada 25 Agustus, Dewan Keamanan PBB pun mengeluarkan resolusi untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda secara damai dengan membentuk Komisi Tiga Negara. Tiga negara tersebut terdiri dari Belgia (yang dipilih oleh Belanda), Australia (yang dipilih oleh Indonesia) dan Amerika Serikat yang disetujui kedua belah pihak sebagai pihak penengah.

Pada 29 Agustus 1947, Belanda memproklamirkan garis Van Mook yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Wilayah Republik Indonesia hanya tinggal sepertiga pulau Jawa dan pulau Sumatra saja. Blokade yang dilakukan pihak Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan dan pakaian menuju ke wilayah Republik Indonesia.

Waktu dan Tempat Perjanjian Renville

Untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda, pada akhirnya diadakanlah Perundingan Renville untuk menyelesaikan konflik kedua negara tersebut. Lokasi perundingan dilakukan di tempat netral yaitu di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Waktu pelaksanaan perjanjian ini dilakukan sejak tanggal 8 Desember 1947. Adapun penandatanganan perundingan Renville ini dilakukan pada tanggal 17 Desember 1948.

Tokoh Perundingan Renville

Berikut merupakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjanjian Renville, baik dari pihak Indonesia, pihak Belanda maupun dari pihak PBB sebagai mediator perundingan.

Delegasi Republik Indonesia

• Ketua : Amir Syarifudin Harahap
• Anggota lain :  Ali Sastroamijoyo, Haji Agus Salim, Dr. Coa Tik Len, Dr. Johannes Leimena, Nasrun

Delegasi Belanda

• Ketua : R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo
• Anggota lain : Dr. P. J. Koest, Mr. Dr. Chr. Soumokil, Mr. van Vredenburg

Penengah/Mediator dari PBB

Isi Perjanjian Renville

Ada beberapa poin hasil perjanjian Renville antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Berikut merupakan 8 poin hasil dan isi perundingan Renville.

1. Wilayah Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda antara lain hanya Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sumatera.
2. Disetujuinya batas wilayah antara Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda
3. Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS)
4. Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat
5. Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan yang sejajar dengan Uni Indonesia-Belanda
6. Belanda dapat menyerahkan kekuasaanya ke pemerintah federal sementara, sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk
7. Akan diadakan pemilihan umum dalam kurun 6 bulan sampai 1 tahun ke depan dalam pembentukan konstituante Republik Indonesia Serikat
8. Pasukan tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia.

Dampak Perjanjian Renville

Dampak perjanjian ini memang lebih banyak merugikan pihak Indonesia. Salah satunya isi perjanjian yang menyatakan bahwa wilayah Indonesia yang semakin berkurang dan banyak dikuasai oleh pihak Belanda.

Selain itu pasukan Indonesia pun harus ditarik mundur ke wilyah sendiri. Belum lagi blokade ekonomi yang dilakukan Belanda. Berikut beberapa dampak perjanjian Renville yang merugikan Indonesia.

• Indonesia harus menarik mundur pasukannya di luar wilayah kekuasaan yang telah disepakati
• Semakin menyempitnya wilayah Republik Indonesia karena sebagian wilayahnya telah dikuasai pihak Belanda
• Lengsernya kabinet Amir Syarifuddin karena dianggap menjual negara terhadap pihak Belanda
• Belanda melakukan blokade ekonomi pada Indonesia
• Untuk memecah belah republik Indonesia, Belanda membuat beberapa negara boneka seperti negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur dan negara Jawa Timur

Nah demikianlah serba serbi referensi sejarah Perjanjian Renville beserta latar belakang, waktu dan tempat pelaksanaan, pihak dan tokoh yang terlibat, isi dan hasil perundingan serta dampak yang ditimbulkan dari perundingan ini. Sekian referensi sejarah kali ini.